4. Jokowi marah besar saat sidak, PNS malah main game
Nyerodot yuk- Saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) pernah
marah besar saat sidak ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Jakarta Timur.
Penyebabnya, Kepala Suku Dinas UMKM Jakarta, Johan Afandy tidak ada di lokasi.
Padahal, Jokowi ingin mengetahui proses pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diajukan oleh warga.
Pantauan merdeka.com di lokasi, Jumat (18/10), saat Jokowi melakukan sidak di kantor PTSP yang gedungnya berada satu kawasan dengan Wali Kota Jakarta Timur, ada salah satu komputer di bagian seksi umum UMKM menyala dengan fitur game.
Sesaat kemudian, salah satu petugas nampak mematikan komputer tersebut. Sedangkan, Jokowi sibuk menanyakan bagaimana menginput data Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ke data base.
Sebelumnya, tragedi kemarahan Jokowi terjadi saat akan mengetahui bagaimana menginput data. Ternyata komputer di-password dan tidak bisa dibuka. Bahkan, Kepala Sudin UMKM Jakarta Timur, Johan Afandy pun tidak ada di lokasi.
Kepala PTSP Jakarta Timur, Chusnul Cotimah dan beberapa staf mencoba menghubungi Johan dan meminta untuk segera datang karena Jokowi ingin tahu prosedur penginputan data. Namun, ditunggu 15 menit, Johan tidak nongol, tanpa basa-basi Jokowi langsung pergi.
Tetapi, sebelum pergi Jokowi memanggil asisten pribadinya, David untuk mencatat orang-orang yang ada di lantai tiga. "Vid, catat nama orang-orang yang tadi," kata Jokowi dengan nada berbisik ke Devid.
2. Jokowi marah usulan kenaikan mobil pejabat tak dibahas dalam
ratas.
Nyerodot yuk- Presiden Joko Widodo mengaku dalam rapat terbatas beberapa
waktu lalu para menteri Kabinert Kerja tidak membahas kenaikan tunjangan uang
muka kendaraan bermotor untuk pejabat negara. Namun, Jokowi mengaku
telah meneken Perpres No. 39 Tahun 2015 yang mengatur soal kenaikan tunjangan
mobil itu pada 20 Maret lalu.
Saat ditanya, apakah dirinya kecolongan, Jokowi tidak merasa demikian. Sebab, saat ini kebijakan kenaikan tunjangan mobil pejabat negara menuai kontroversi.
"Bukan masalah kecolongan harusnya setiap hal yang berkaitan dengan uang negara yang banyak mestinya disampaikan dalam ratas. Atau rapat kabinet tidak lantas disorong-sorong seperti ini," ujar Jokowi dengan nada tinggi di Bandara Soekarno-Hatta, Minggu (5/4).
Menurut Jokowi, kebijakan kenaikan tunjangan mobil buat pejabat negara perorangan ini bukan keputusan yang tepat. "Saat ini bukan saat yang baik, pertama karena kondisi ekonomi. Kedua sisi keadilan.
Ketiga sisi (harga) BBM," ujarnya.
Adapun langkah selanjutnya, Jokowi mengaku akan mengecek kembali Perpres tersebut. "Coba saya liat lagi," ujarnya.
Jokowi mengeluhkan banyak pekerjaan yang harus ditangani termasuk banyak perpres, keppres dan peraturan lainnya yang membutuhkan tanda tanganya. Jokowi menyerahkan urusan teknis administrasinya kepada para menterinya.
"Tiap hari ada segini banyak yang harus saya tanda tangan. Enggak mungkin satu-satu saya cek kalau sudah satu lembar ada 5-10 orang yang paraf atau tanda tangan apakah harus saya cek satu-satu?
Berapa lembar satu Perpres satu Keppres. Saya tidak tahu, saya cek dulu," tutupnya.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan usulan kenaikan tunjangan uang muka mobil pejabat negara berasal dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto. Usulan itu kemudian dikaji oleh Kementerian Keuangan dan menetapkan uang muka bisa ditingkatkan dari Rp 116.650.000,- ke Rp 210.890.000,-
"Waktu itu surat dari Ketua DPR tentang permintaan penyesuaian uang muka itu diterima awal Januari, kalau ga salah 5 Januari 2015. Kami proses di Februari, kira-kira pertengahan Februari dapat persetujuan dari Menkeu, yang semula di Perpres 2010 Rp 161 juta, oleh Ketua DPR uang muka untuk pejabat negara di lembaga-lembaga tinggi itu DPR, maka Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, DPD diusulkan naik Rp 250 juta," ujar Andi.
"Kemenkeu membuat kajian dan menetapkan uang muka bisa ditingkatkan Rp 116.650.000,- jadi Rp 210.890.000,- Jadi dibawah permintaan Ketua DPR. Kajiannya sudah selesai lalu kami sampaikan ke presiden dengan penjelasan bahwa ini rutin dilakukan dan sudah ada permintaan dari Ketua DPR, baru Perpresnya turun," ujarnya lagi.
Tunjangan pembayaran uang muka kendaraan bagi pejabat negara dinaikkan menjadi Rp 210.890.000 dari sebelumnya Rp 116.650.000. Itu didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2010 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan, diteken Jokowi pada 20 Maret 2015.
Fasilitas ini bakal diberikan per periode masa jabatan. Pejabat negara bakal menerimanya enam bulan setelah dilantik.
3. Jokowi kesal target Dwelling Time di pelabuhan Tj Priok tak sesuai.
Nyerodot yuk- Presiden Joko Widodo ( Jokowi) mengaku
kecewa dengan pembangunan waktu tunggu kontainer di pelabuhan atau 'Dwelling
Time' di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang tak
sesuai target yang ditetapkan.
Kekecewaan tersebut diungkapkan Jokowi saat melakukan peninjauan ke Kantor Pelayanan Terpadu Terminal Penumpang Nusantara Pura Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (17/6).
"Fasilitas terminal sudah baik. Hanya melayani cepat yang belum," kata Jokowi dengan nada marah saat memantau alur proses keluarnya barang dari pelabuhan hingga masa tunggu untuk keluar di Terminal Nusantara Pura, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Jokowi mengungkapkan bahwa pelayanan yang dilakukan pelabuhan harus ditingkatkan untuk mempercepat masa tunggu di pelabuhan itu. "Karena kita termasuk yang terlama di Asia. Kendalanya ini ya karena melayani enggak mau cepat," ucapnya.
Jokowi pun memaparkan rencana tol laut yang akan dibuat pemerintah dengan mengintegrasikan lima pelabuhan. Dirinya mengaku kecewa lantaran petugas pelabuhan masih lambat karena 'Dwelling Time' masih 5,5 hari sedangkan target pemerintah yaitu 4,7 hari.
"Tadi dilaporkan ke saya 'Dwelling Time' 5,5 hari. Ya paling enggak 4,7 hari lah targetnya. Tapi 5,5 hari enggak tahu deh bener apa enggak itu, baru mau kita cek," paparnya.
Selanjutnya, Jokowi yang didampingi Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo dan Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki mengunjungi planning and control room Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Di ruangan itu mereka merencanakan proses saat barang tiba di kapal, hingga proses perizinan dan mengontrol koneksi antar pelabuhan bersama jajaran Pelindo II, Menteri, dan juga otoritas pelabuhan.
"Ini kan menyangkut 18 kementerian lembaga yang ada, yang di mana semuanya berada di Tj. Priok. Ini banyak sekali dan ini mau kita rapatkan dulu," tutup Jokowi.
4. Presiden Jokowi naik pitam 80 persen kapal di Indonesia dari
impor.
Nyerodot yuk- Presiden Joko Widodo marah saat mengetahui fakta industri
perkapalan Indonesia bergantung pada produk impor. Presiden tersinggung,
industri Indonesia justru kalah di sektor unggulannya.
Menurut Jokowi, 80 persen kapal di Indonesia berasal dari impor. Sebagai negara maritim, kenyataan ini tidak bisa diterimanya.
"80 persen kapal dari impor. Padahal kita negara zona maritim. Padahal, industri galangan kapal kita sudah siap," ujarnya di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (9/7).
Maka dari itu, Jokowi memerintahkan industri kapal untuk setop membeli produk impor. Pemerintah akan mendorong produksi dari galangan kapal lokal. Hal ini telah disampaikannya pada rapat terbatas kabinet beberapa waktu lalu.
"Dalam ratas (rapat terbatas) saya katakan, kapal tidak boleh lagi impor!," tegas Jokowi.
Presiden Jokowi menilai majunya industri galangan kapal akan membawa banyak manfaat pada perekonomian. Pasalnya, industri ini berjenis padat karya di mana menyerap banyak tenaga kerja.
"Kebiasaan impor juga tidak sustainable. Kita harus mengandalkan produk dalam negeri," tuturnya.
EmoticonEmoticon